Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan verifikasi wajah kartu SIM mulai berlaku penuh pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini mengharuskan setiap pembelian kartu SIM baru melalui proses verifikasi wajah yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Langkah tersebut diambil di tengah tingginya angka kejahatan siber yang memanfaatkan nomor ponsel anonim. Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat lebih dari 30 juta panggilan penipuan atau scam call terjadi setiap bulannya, sehingga kebijakan ini dipandang sebagai salah satu upaya penanggulangan.
Isi dan cakupan Permen No.7 Tahun 2026
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan mekanisme verifikasi identitas calon pengguna kartu SIM melalui pengambilan gambar wajah yang dikaitkan dengan NIK. Ketentuan tersebut berlaku untuk pembelian kartu SIM baru dan diatur agar proses verifikasi berlangsung langsung ketika aktivasi berlangsung.
Komponen utama aturan ini adalah hubungan langsung antara data biometrik wajah dan data kependudukan yang sudah tercatat dalam sistem NIK. Pemerintah menyatakan bahwa aturan ini akan diberlakukan penuh mulai 1 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya memperketat registrasi nomor ponsel.
Alasan penerapan: menghadapi lonjakan penipuan
Pengumuman pemberlakuan peraturan ini diletakkan dalam konteks meningkatnya kejahatan siber yang memanfaatkan anonimitas nomor ponsel. Dalam keterangan yang disampaikan, terungkap angka lebih dari 30 juta panggilan penipuan terjadi setiap bulan, yang menjadi salah satu alasan utama kebijakan verifikasi wajah diambil.
Pemerintah memandang penguatan proses registrasi dan verifikasi identitas sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas pemegang nomor dan mengurangi peluang penyalahgunaan identitas melalui nomor ponsel anonim. Dengan mengaitkan data SIM pada NIK, diharapkan proses pelacakan dan penindakan terhadap pelaku dapat lebih mudah dilakukan.
Respons pakar terhadap verifikasi wajah kartu SIM
Para pakar menyambut baik pemberlakuan aturan verifikasi wajah kartu SIM, melihatnya sebagai kebijakan yang pro-aktif menghadapi maraknya penipuan dan penyalahgunaan nomor ponsel. Sikap positif ini tercermin dari penilaian bahwa penguatan registrasi bisa memperkecil ruang bagi pelaku kejahatan siber untuk beraksi secara anonim.
Meskipun menyambut baik, pandangan para pakar juga menyoroti perlunya implementasi yang matang agar tujuan kebijakan tercapai tanpa menimbulkan masalah baru. Hal-hal teknis pelaksanaan dan sinkronisasi data antara operator dan sistem kependudukan menjadi perhatian dalam memastikan proses verifikasi berjalan efektif.
Aspek pelaksanaan dan perhatian teknis
Pelaksanaan verifikasi wajah yang terhubung dengan NIK menuntut kesiapan infrastruktur, mekanisme proteksi data, serta aturan operasional yang jelas. Pendekatan teknis ini harus memperhatikan keamanan data biometrik pengguna serta memastikan keandalan proses verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan identifikasi yang merugikan pengguna sah.
Selain itu, diperlukan prosedur yang mengatur tata cara pengambilan, penyimpanan, dan pemusnahan data biometrik sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi yang baik juga memerlukan koordinasi antarinstansi terkait dan operator telekomunikasi agar integrasi antara sistem pendaftaran SIM dan basis data kependudukan berjalan lancar.
Langkah-langkah setelah pemberlakuan
Dengan pemberlakuan penuh peraturan pada 1 Juli 2026, tahap sosialisasi dan pengawasan akan menjadi bagian penting dalam proses pemantauan kebijakan ini. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan memantau pelaksanaan di lapangan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mereduksi angka penipuan yang telah disebutkan.
Selain itu, evaluasi berkala atas dampak kebijakan terhadap tingkat kejahatan siber dan kenyamanan pengguna juga diperlukan agar perbaikan prosedural bisa dilakukan bila dibutuhkan. Penguatan mekanisme penanganan keluhan dan pengecekan ulang proses registrasi akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap penerapan verifikasi wajah kartu SIM.
Pemberlakuan Permen No.7 Tahun 2026 menandai langkah kebijakan baru dalam tata kelola registrasi nomor ponsel. Dengan dukungan pelaksanaan yang cermat, peraturan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil praktik penyalahgunaan nomor anonim yang selama ini menjadi jalan bagi kejahatan siber.